Penadetik. Com
Semarang, 16 September 2026 Di tengah riuhnya gelombang informasi, satu hal wajib kita sadari: bukan menyudutkan, tapi agar kita semua cerdas. Bukan karena viral, tapi ini soal nasib seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan menentukan harga barang, nilai rupiah, beban pajak, dan masa depan kita semua. Maka pahami dulu, baru berpendapat.
PANGGILAN TEGAS DARI MICHAEL VELANDO HUTAHAEAN, S.H., M.H.
Pimpinan Utama LAW OFFICE HUTAHAEAN & PARTNERS
“Sebelum berpendapat, pelajari dengan benar. Jangan ikut arus, jadilah kompas kebenaran. Tugas kita bukan sekadar menggema, tapi mencerahkan. Rakyat layak mendapat kebenaran yang utuh.”
“Pemimpin yang jujur hukumnya wajib transparan. Hartanya pasti terbukti hasil yang jujur, sejalan dengan penghasilan resmi tak boleh melesat di luar akal sehat. Zaman sudah canggih, semua bisa dilacak cepat. Tak ada yang bisa bersembunyi di balik ketidakjelasan.”
FAKTA YANG TAK BISA DIABAIKAN
Gaji selama 7 bulan: ±Rp 623,5 juta
Kenaikan harta tercatat: +Rp 18,26 miliar
Selisih: ±Rp 17,6 miliar setara 29 kali lipat dari penghasilan resmi
Tidak ada utang tercatat di LHKPN sumbernya dari mana? Rakyat berhak tahu.
8 KEKURANGAN KINERJA YANG SERIUS & TAK BISA DIABAIKAN
1. Kebijakan Likuiditas Ratusan Triliun Dipindah Mendadak, Sistem Perbankan Gelisah
Hanya 4 hari setelah menjabat, dana negara sebesar Rp 200 triliun dipindahkan dari Bank Indonesia ke 5 bank BUMN, yang kemudian membengkak hingga Rp 381–400 triliun. Penarikan sewaktu-waktu berulang kali menciptakan guncangan likuiditas. Bank-bank Himbara secara resmi memohon agar dana pemerintah tidak ditarik mendadak karena mengganggu penyaluran kredit kepada masyarakat. Langkah ini juga berbenturan dengan wewenang Bank Indonesia Gubernur BI sendiri telah memberikan sinyal keras agar tidak melampaui batas kewenangan. Risikonya nyata: ketidakpastian likuiditas, kredit macet meningkat, dan kepercayaan pada sistem perbankan melemah.
2. Defisit Anggaran Melebar Mendekati & Bisa Melampaui Batas Hukum 3%
Defisit APBN 2026 diproyeksikan mencapai Rp 734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB sangat tipis dari batas aman 3% yang diatur dalam UU Keuangan Negara. Pengamat fiskal memperingatkan bahwa jika tidak segera dikendalikan, defisit sebenarnya bisa menyentuh 3,3% hingga 3,6% PDB melanggar jangkar fiskal yang dijaga konsisten sejak krisis 1998. Artinya: utang negara bertambah cepat, beban bunga semakin berat, dan ruang untuk pembangunan rakyat semakin sempit.
3. Restitusi Pajak Ditahan Sembarangan Semua Sektor Jadi Korban, Dunia Usaha Menangis
Awalnya hanya diumumkan untuk sektor SDA, ternyata ditahan di semua sektor tanpa pengecualian. Restitusi pajak yang seharusnya diterima pengusaha pada 2025 mencapai Rp 361,14 triliun naik 35,9% dari tahun sebelumnya. Tekanan terhadap pejabat pajak, mutasi sepihak, hingga konflik terbuka di internal Ditjen Pajak terlihat nyata bahkan Dirjen Pajak meminta stafnya tidak menghiraukan beberapa arahan menteri. Akibatnya: arus kas perusahaan macet, investasi tertunda, ribuan pekerjaan terancam.
4. Polemik Dividen Danantara Rp 120 Triliun yang Tidak Pernah Disepakati
Angka fantastis dilontarkan secara publik, namun pimpinan Danantara secara resmi membantah adanya kesepakatan tersebut. Konflik terbuka antar-lembaga negara di depan publik menciptakan ketidakpastian hukum atas aset negara, investor bingung, dan kredibilitas kebijakan ekonomi dipertanyakan dunia. Siapa yang akhirnya rugi? Rakyat.
5. Komunikasi Publik Tidak Terkendali, Menimbulkan Kepanikan Nasional
Pernyataan tanpa data pendukung yang jelas langsung memicu kepanikan di daerah. Menyatakan stabilisasi rupiah “mudah”, lalu menyalahkan pihak lain saat kondisi memburuk. Berdebat terbuka lewat media setiap pernyataan baru justru menambah keresahan, bukan menenangkan.
6. Restrukturisasi Utang Whoosh Rp 79,45 Triliun Dipindah ke Puncak Tertinggi, Dibebankan 80 Tahun
Utang Kereta Cepat diperpanjang hingga 80 tahun dan dialihkan ke entitas pemerintah secara efektif ditanggung oleh APBN: uang rakyat, hari ini dan tiga generasi mendatang. Cicilan memang ringan, tetapi beban pokok tidak hilang hanya disembunyikan di masa depan. Tanpa transparansi penuh atas perhitungan bisnis yang sebenarnya.
7. Rupiah Melemah, Kepercayaan Pasar Anjluk Prospek Kredit Diturunkan
Sepanjang masa jabatan, rupiah menjadi salah satu mata uang Asia yang tertekan paling berat. Lembaga pemeringkat internasional menurunkan prospek kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Investor asing menarik dana keluar. Biaya pinjaman negara menjadi lebih mahal. Kerusakan pada reputasi ekonomi butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih.
8. Konflik Internal Kemenkeu & Antar-Lembaga Semua Berantasan dalam Satu Masa Jabatan
Berkonflik terbuka dengan Ditjen Pajak, Bea Cukai, Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian, hingga Danantara. Mutasi pejabat tinggi dipaksakan dan ditentang dari dalam. Koordinasi antar-lembaga justru memburuk drastis. Kementerian Keuangan yang seharusnya menjadi tiang stabilitas justru bergejolak dari dalam. Biaya konflik ini ditanggung oleh pelayanan negara kepada rakyat.
TEGURAN TEGAS: RAKYAT BERHAU TAHU TANPA TEBKA-TEBIK!
Kepada Menteri Sekretaris Negara: Hukumnya wajib menjelaskan secara terbuka dan lengkap sebab dan akibat pencopotan, dasar hukumnya, serta temuan-temuannya. Jangan biarkan rakyat menebak-nebak sendiri. Anda digaji dari uang negara, dari pajak rakyat bukan dari kantong pribadi. Rakyat berhak tahu sepenuhnya.
Kepada seluruh Aparat Penegak Hukum: Usut tuntas setuntasnya setiap hal yang patut diperiksa. Bilamana ada pelanggaran, proses tanpa ragu, tanpa pandang bulu. Hukum tidak boleh tumpul di atas dan runcing di bawah. Tidak boleh lunak untuk yang berkuasa dan keras untuk yang kecil. Keadilan adalah hak seluruh anak bangsa.
9 LANGKAH KONKRET SOLUSI TERBAIK DARI YANG TERBAIK
1. Penjelasan Resmi Lengkap & Terbuka Menpan RB dan Menteri Sekretaris Negara wajib sampaikan ke publik tanpa ditunda, tanpa dipotong.
2. Pelacakan Harta oleh KPK Dalam Waktu Paling Singkat Lacak setiap transaksi, aliran dana, dan kepemilikan aset. Jika sah, tunjukkan buktinya. Jika janggal, proses tanpa pandang bulu.
3. Audit Independen atas Kebijakan Kemenkeu Bentuk tim independen DPR–BPK–akademisipraktisi, telaah setiap kebijakan kontroversial. Hasilnya dipublikasikan utuh.
4. Perbaiki Sekarang Juga Restitusi pajak diproses kembali; mekanisme dana negara disepakati bersama BI; evaluasi utang jangka panjang jangan bebankan ke anak cucu tanpa perhitungan jelas.
5. Perkuat Transparansi Harta Pejabat Setiap pejabat wajib jelaskan secara tertulis jika kenaikan hartanya melebihi penghasilan resmi. LHKPN bukan sekadar laporan wajib diverifikasi.
6. Aparat Penegak Hukum: Tegas & Adil Tanpa Pandang Bulu Tak peduli siapa, tak peduli jabatannya. Hukum harus berjalan tegak.
7. Satukan Suara Negara Protokol baku: tak ada lagi pejabat yang menyatakan kebijakan berbeda di depan publik. Satu suara, satu data, satu kebijakan negara.
8. Evaluasi Sistem Penunjukan & Pengawasan Pejabat Tinggi Pilih berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak bukan kepercayaan semata. Pengawasan berjalan sejak hari pertama.
9. Jaminan: Tak Ada yang Diabaikan, Tak Ada yang Dilindungi Jika tidak bersalah, buktikan dan namamu bersih selamanya. Jika keliru, perbaiki dan pertanggungjawabkan. Negara butuh pemimpin yang jujur, bukan pemimpin yang takut diperiksa.
PENUTUP
“Pemimpin yang jujur tidak takut pemeriksaan. Yang takut adalah yang menyembunyikan sesuatu. Zaman sudah canggih jejak tak pernah berbohong. Cepat, tepat, transparan itulah keadilan yang kita minta.”
Masalah ini bukan tentang satu orang. Ini tentang masa depan bangsa ini apakah kita ingin negara di mana hukum berjalan adil untuk semua, atau hanya untuk segelintir orang yang berkuasa?
Mari kita awasi, tanya, dan tuntut bukan karena kita ingin berlawanan, tapi karena kita mencintai negeri ini. Cerdaslah dalam menilai karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita, bukan di tangan segelintir orang. Bukan viral yang kita kejar, tapi kebenaran yang kita cari demi nasib kita semua dan generasi yang akan datang.
Michael Velando Hutahaean, S.H., M.H.
Pimpinan Utama
LAW OFFICE HUTAHAEAN & PARTNERS
Wartawan Roger (Wisnu)
Editor YAP
