Proyek pembangunan *Pakuwon Mall di Gombel Lama*, Semarang, tengah memicu polemik luas di tengah masyarakat dan berujung pada laporan hukum. Dinamika persoalan ini menurut FAR (Forum Advokasi Rakyat) terbagi ke dalam tiga aspek/arsiran utama:
1.*Arsiran Lingkungan Hidup*
Ini merupakan pusaran konflik terbesar saat ini. Aktivitas pematangan dan penyiapan lahan superblok dan mall di perbukitan Gombel Lama dinilai berdampak serius bagi ekosistem dan pemukiman warga:
• *Kerusakan Permukiman*: Aktivitas alat berat dan pengeboran (bore pile) memicu getaran hebat yang mengakibatkan sedikitnya 19 rumah warga mengalami kerusakan parah, mulai dari dinding retak, plafon jebol, hingga tanah ambles.
• *Persoalan Dokumen Lingkungan (AMDAL)*: Kelompok warga yang tergabung dalam Forum Advokasi Rakyat (FAR) beserta BEM Undip menyoroti bahwa proyek berskala besar ini diduga beroperasi tanpa kelengkapan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pihak pengembang disebut baru mengantongi izin penyiapan lahan (UKL-UPL) lewat *SK Walikota Semarang Nomor 141/660.1/VI/2026 tentang Penyiapan Lahan*, padahal wilayah Gombel merupakan kawasan rawan pergeseran tanah dan berada di atas jalur sesar/patahan aktif yang membutuhkan kajian mendalam. Kasus ini telah resmi dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Jateng atas dugaan pidana perusakan lingkungan.
2.*Arsiran Politik (Kebijakan dan Pengawasan Dewan)*
Polemik ini bergeser ke ranah politik lokal karena adanya desakan kuat terhadap para pembuat kebijakan di daerah:
• *Tekanan Terhadap DPRD & Pemkot*: Warga terdampak melakukan audiensi resmi ke Komisi C DPRD Kota Semarang untuk menagih keberpihakan negara. Sempat muncul kekecewaan politik di mana warga menilai anggota legislatif kurang peka dan cenderung meremehkan fakta kerusakan di lapangan.
• *Fungsi Pengawasan Tata Ruang*: Secara politik, DPRD didesak mengevaluasi kebijakan pemberian izin penyiapan lahan berskala besar. Komisi C akhirnya berkomitmen melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke lapangan serta memanggil dinas terkait (Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penataan Ruang) guna memperketat pengawasan agar investasi tidak mengorbankan keselamatan rakyat.
3.*Arsiran Korupsi (Potensi Pelanggaran Izin dan Prosedur)*
Hingga saat ini, memang belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum mengenai penyidikan kasus korupsi dugaan suap yang dilakukan oleh pejabat terkait, atau adanya dugaan kerugian keuangan negara pada proyek ini. Namun, indikasi “arsiran” ke arah sana dicurigai oleh koalisi masyarakat melalui potensi pelanggaran *mal-administrasi dan bypass perizinan*, untuk itu dalam waktu dekat FAR (Forum Advokasi Rakyat) akan membawa permasalahan perijinan ini ke *KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* di Jakarta:
• *Ketidaksesuaian Izin dan Realisasi*: Kecurigaan muncul karena proyek dituding sudah melakukan aktivitas berat seperti pengeboran struktur pondasi di lapangan, padahal secara administratif mereka belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan dokumen AMDAL menyeluruh.
• *Tuntutan Audit Menyeluruh*: Aliansi warga menuntut pemerintah daerah melakukan audit total terhadap seluruh proses perizinan pemanfaatan ruang. Langkah pelaporan ke Polda Jateng menjadi pintu masuk hukum untuk memeriksa apakah ada kongkalikong atau pembiaran dari oknum otoritas terkait dalam meloloskan proyek bernilai investasi besar ini di zona geologis yang rentan.
Semarang, 11 September 2026
Eko Haryanto
*Koordinator FAR*
