Penadetik. Com
SEMARANG — Dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap perangkat komunikasi Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian serius publik. Persoalan ini tidak hanya menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai batas kewenangan aparat penegak hukum, perlindungan privasi, serta jaminan kebebasan pers di Indonesia.
Apabila dugaan tersebut terbukti, penyalahgunaan teknologi penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum merupakan persoalan serius yang tidak boleh ditoleransi.
Bagi insan pers, persoalan ini menjadi peringatan penting. Sebab, kebebasan jurnalistik tidak hanya bergantung pada keberanian wartawan dalam mencari dan menyampaikan informasi, tetapi juga pada jaminan keamanan komunikasi serta perlindungan terhadap kerahasiaan narasumber.
Ketua Bidang Organisasi, Pendataan dan Verifikasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Tengah, Yehezkiel Agus Prajitno, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal harus diusut secara menyeluruh, transparan, dan profesional.
“Pengusutan kasus ini harus dilakukan sampai tuntas. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, siapa pun orangnya dan apa pun jabatannya. Masyarakat, pengusaha, politikus, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga insan pers berhak mendapatkan perlindungan atas privasi dan keamanan komunikasi,” tegas Yehezkiel.
Menurutnya, jurnalis membutuhkan ruang komunikasi yang aman untuk menjalankan tugas jurnalistik. Terlebih, dalam praktik peliputan investigasi, perlindungan identitas dan kerahasiaan narasumber merupakan bagian penting dari profesionalisme pers.
Jika komunikasi wartawan dan narasumber dapat diakses melalui cara-cara ilegal, hal tersebut berpotensi mengancam keselamatan narasumber, menghambat pengungkapan fakta, serta melemahkan kemerdekaan pers.
“Jangan sampai masyarakat, khususnya insan pers, merasa takut ketika menjalankan tugas dan menyampaikan informasi kepada publik. Negara harus menjamin perlindungan hukum dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh siapa pun,” tambahnya.
Penegakan Hukum Tidak Boleh Pandang Bulu
Yehezkiel menilai, apabila keterlibatan oknum aparat dalam dugaan penyadapan ilegal dapat dibuktikan melalui proses hukum, tindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, aparat penegak hukum semestinya menjadi garda terdepan dalam menjaga hukum dan melindungi masyarakat, bukan justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum.
“Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan karena memiliki jabatan tinggi atau kedudukan strategis, kemudian mendapatkan perlakuan istimewa. Hukum harus berlaku sama bagi semua warga negara,” ujarnya.
Di sisi lain, SMSI Jawa Tengah juga menilai pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum internal harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan akuntabel.
Langkah penegakan hukum yang profesional serta tidak tebang pilih akan menjadi bagian penting dalam menjaga marwah institusi kepolisian di mata masyarakat.
Dugaan Penyalahgunaan Teknologi Penyadapan Harus Diungkap
Dalam informasi yang beredar, dugaan penyadapan tersebut dikaitkan dengan penggunaan perangkat atau sistem intersepsi komunikasi yang dikenal sebagai Lawful Interception Management System (LIMS).
Teknologi penyadapan pada prinsipnya dapat digunakan untuk mendukung kepentingan penegakan hukum, tetapi penggunaannya harus memiliki dasar hukum, kewenangan, serta mengikuti prosedur yang berlaku.
Penyalahgunaan teknologi tersebut di luar ketentuan hukum dapat menimbulkan persoalan serius, terutama terkait perlindungan data pribadi, hak atas privasi, dan kepastian hukum.
Karena itu, proses penyelidikan harus mampu menjawabnya sejumlah pertanyaan mendasar: siapa yang memiliki kewenangan mengakses sistem, siapa yang memerintahkan tindakan tersebut, siapa yang menjadi sasaran, apa tujuan.
Yehezkiel Agus Prajitno
Editor
Tirta
