Penadetik. Com
Bogor, 27September 2026
Keadilan mulai bergerak tegas. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah resmi menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, beserta empat pejabat struktural di bawahnya. Langkah ini diambil menyusul temuan mengejutkan dari Ombudsman RI yang mendapati adanya hunian berfasilitas mewah menyerupai apartemen di lingkungan Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diduga diperuntukkan bagi narapidana tertentu.
SIAPA SAJA YANG DINONAKTIFKAN:
1. Kepala Lapas (Kalapas) Cibinong Wisnu Hani Putranto
2. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)
3. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik & Kegiatan Kerja (Kasi Binadik)
4. Kepala Seksi Keamanan & Ketertiban (Kasi Kamtib)
5. Kepala Urusan Umum
DUGAAN YANG TERUNGKAP:
Saat melakukan pemeriksaan mendadak, Ombudsman RI menemukan bangunan-bangunan di dalam kawasan Lapas yang dilengkapi fasilitas istimewa jauh dari standar hunian warga binaan yang seharusnya sama rata. Hal ini memunculkan dugaan kuat adanya perlakuan istimewa, kemungkinan pembayaran atau kesepakatan tertentu, yang membedakan perlakuan satu narapidana dengan yang lain.
Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rudi Setiawan, menyatakan:
“Lima pejabat struktural ini diduga bertanggung jawab atas kondisi yang ditemukan. Kami nonaktifkan dan akan periksa satu per satu bagaimana hal ini bisa terjadi sampai sedemikian rupa.”
Pemeriksaan telah berjalan: 52 warga binaan telah diperiksa sejak Jumat (25/9), dan sekitar 54 pegawai akan diperiksa pada Sabtu (26/9). Pemeriksaan tidak akan berhenti sebelum seluruh fakta terungkap sejelas-jelasnya.
PESAN UNTUK SEMUA PIHAK:
Penjara adalah tempat perbaikan diri, bukan tempat kenyamanan yang bisa dibeli dengan uang. Tidak boleh ada standar ganda tidak boleh ada “penjara mewah” untuk yang kaya dan penjara berat untuk yang lain. Budaya membeda-bedakan perlakuan di dalam lembaga pemasyarakatan harus dibersihkan sampai ke titik terakhir.
Kita berharap pemeriksaan ini berjalan transparan, tidak ada yang ditutupi, dan siapa pun yang terbukti melanggar aturan tanpa terkecuali harus dipertanggungjawabkan sesuai undang-undang yang berlaku. Kebenaran harus berdiri tegak, dan keadilan harus dirasakan sama oleh seluruh rakyat Indonesia.
Wartawan Roger (Wisnu)
Editor YAP
