Penadetik. Com
Semarang, 28 September 2026 Redaksi PenaDetik.Com
Keadilan tak dapat ditegakkan jika yang menegakkannya sendiri tidak bersih. Demikian suara lantang disampaikan Wisnu alias Roger, wartawan di garis terdepan sebagai kontrol sosial masyarakat. Kini saatnya TNI dan Polri bergerak bahu-membahu satu tekad, satu arah menyisir seluruh penjuru negeri dari peredaran narkoba dan obat keras yang seharusnya hanya beredar dengan resep dokter.
Fakta yang menggetarkan hati: ditemukan begitu banyak obat keras yang beredar bebas di masyarakat, padahal secara aturan wajib dibagikan hanya dengan resep dokter. Hal ini memunculkan pertanyaan paling mendasar: mengapa bisa terjadi? Di mana letak kebocorannya? Maka operasi tidak boleh hanya menyisir di jalanan harus turun ke sumbernya.
Operasi gabungan ini menyasar ke seluruh 38 provinsi di Indonesia, mencakup tempat-tempat berikut:
Langsung ke tempat produksi/perusahaan/pabrik obat-obatan — periksa catatan, stok, dan jalur distribusi dari hulu
Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Tempat Tahanan Negara
Pelabuhan, Bandara, Stasiun, serta Terminal Antar Kota
Sekolah, Perguruan Tinggi, dan kawasan sekitarnya
Apotek, Puskesmas, serta tempat penjualan obat tidak resmi
Jasa pengiriman paket dan ekspedisi
Kawasan perbatasan, perumahan padat penduduk, dan tempat keramaian umum
KE SUMBERNYA: MENGAPA BISA BEREDAR SEBEAS-BEASNYA? PERIKSA PABRIK SEKARANG JUGA!
Karena ditemukan obat keras yang seharusnya pakai resep dokter beredar begitu bebas di tangan masyarakat luas, maka wajib diadakan pemeriksaan langsung di tempat produksi, pabrik, maupun perusahaan pembuat obat. Harus dijawab dengan jujur dan terbuka:
Ke mana saja obat itu dikirim? Apakah sesuai aturan?
Apakah ada jumlah yang “hilang” dari catatan?
Siapa yang mengeluarkan izin dan pengawasan?
Mengapa bisa sampai ke tangan yang tidak berhak?
Jangan hanya menangkap pedagang kecil. Usut dari pabrik, jalur pengiriman, hingga pelindung di balik layar. Semua DPO, bandar besar, pemasok utama, pihak yang melindungi ditangkap sekarang juga! Tanpa penundaan, tanpa alasan. Seluruh jaringan dari produksi, distribusi, hingga kebocoran dibongkar seutuhnya. Budaya “tangkap lalu lepaskan” dibumihanguskan.
TES URINE WAJIB TANPA PENGECUALIAN, DARI PUSAT HINGGA TERPENJURU
Tingkat Pusat Mabes Polri
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (Dittipidnarkoba)
Seluruh penyidik, petugas penindak, jajaran wajib tes urine
Tingkat Daerah Polda
Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba)
Seluruh jajaran wajib tes urine tanpa terkecuali
Tingkat Kota/Kabupaten Polresta / Polres
Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)
Garda terdepan di lapangan wajib tes urine berkala maupun mendadak
Tingkat Kecamatan Polsek
Unit Reserse Narkoba / Unit Penanganan Perkara Narkoba
Yang menerima laporan, turun ke lokasi, menangani perkara wajib tes urine
Pengawasan Internal Polri:
Itwasum & Divisi Propam Tingkat Pusat
Itwasda & Bidang Propam Tingkat Polda
Itwaswil & Seksi Propam Tingkat Polresta/Polres
Pengawasan Internal Tingkat Polsek
Siapa yang menolak tes urine = dianggap bersalah. Tak ada yang dikecualikan, tak ada yang ditutupi.
TNI IKUT BERTANGGUNG JAWAB POLISI MILITER DARI PUSAT HINGGA TERBAWAH
Polri tidak berjalan sendirian. TNI berdiri bersamanya, menjaga ketegasan di setiap tingkatan:
Tingkat Pusat Puspom TNI
Pusat Polisi Militer TNI bersama Puspomad, Puspomal, dan Puspomau mengawasi seluruh jajaran agar tetap bersih, tidak terlibat, tidak melindungi peredaran narkoba maupun obat keras.
Tingkat Daerah Pomdam
Polisi Militer Komando Daerah Militer memastikan wilayah teritorial bersih, patroli gabungan berjalan lurus, turun bersama memantau pemeriksaan di pabrik dan tempat produksi.
Tingkat Wilayah Denpom
Detasemen Polisi Militer turun langsung ke lapangan, berkoordinasi erat dengan kepolisian, memantau pelaksanaan operasi.
Tingkat Paling Bawah Subdenpom
Sub-Detasemen Polisi Militer berada di garda terdepan, memastikan perintah sampai ke titik paling ujung.
Prinsip Tegas: TNI menjaga barisannya sendiri, Polri menjaga barisannya sendiri. Bersama-sama menjaga rakyat. Jika ada yang menyimpang dari mana pun asalnya ditindak tanpa pandang bulu!
INTI KOMITMEN BERSAMA:
Turun ke sumber periksa pabrik & perusahaan produsen obat keras, lacak dari hulu ke hilir
Jawab pertanyaan rakyat: mengapa obat keras bisa beredar sebebas-bebasnya tanpa resep dokter?
Bebas narkoba sepenuhnya tidak memakai, tidak menyimpan, tidak melindungi
Obat keras hanya boleh dengan resep dokter aturan sama berlaku bagi aparat maupun seluruh warga
Tes urine berkala & mendadak wajib bagi semua, siapa menolak = dinyatakan bersalah
Tidak ada “tangkap lepas” melepaskan demi uang = lindungi kejahatan = dihukum seberat-beratnya
Tidak ada yang dilindungi pangkat, jabatan, kedudukan bukan tameng, semua sama di hadapan undang-undang
SERUAN KEPADA PARA PIMPINAN TERTINGGI
Kepada Yang Terhormat:
Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
Bapak Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto
Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo
Bapak Kepala BNN Pusat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Suyudi Ario Seto
Serta seluruh Kepala Staf Angkatan, Kepala Polda, Panglima Daerah Militer, dan Badan Pengawas Obat & Makanan di seluruh Indonesia
Kami memohon perintah tegas:
“Perintahkan Giat Gabungan Operasi menyeluruh: turun langsung ke pabrik dan perusahaan produsen obat keras. Periksa catatan distribusi, cari tahu di mana kebocorannya. Mengapa obat yang wajib pakai resep dokter bisa beredar sebebas-bebasnya di masyarakat? Siapa yang lalai, siapa yang melindungi tanggung jawab sepenuhnya.”
“Polri menindak peredaran, TNI mengawal ketertiban. Puspom, Pomdam, Denpom, Subdenpom awasi jajaran. Propam & Itwas pastikan tak ada yang terlewat.”
“Tes urine menyeluruh dan mendadak. Siapa menolak atau terbukti positif segera disingkirkan.”
“Tangkap DPO, bongkar jaringan dari hulu ke hilir. Tutup kebocoran obat keras sampai tuntas. Tak ada tempat bersembunyi di bumi pertiwi ini.”
DASAR HUKUM YANG DIPATUHI BERSAMA:
UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 114, 115, 87 ayat (2)
UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 138 ayat (2), 435, 436 ayat (2)
KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 604–606
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pengawasan peredaran obat-obatan
Perkapolri No. 7 Tahun 2022 Positif narkoba = diberhentikan tidak dengan hormat
Aturan Disiplin TNI kebersihan dan ketegasan amanah bagi setiap prajurit
Rakyat tidak butuh janji rakyat butuh bukti. Jangan hanya menangkap di hilir, tapi cari sumbernya di hulu. TNI dan Polri bersatu: bersihkan diri lebih dulu, periksa pabrik, bongkar kebocoran, baru tuntaskan kejahatan. Tak ada yang kebal hukum.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi langkah para pengayom yang jujur, bersih, dan memegang teguh amanah.
Wartawan Roger (Wisnu)
Editor Yap
