- Penadetik.com
DEMAK — Dugaan praktik transaksi jabatan dengan modus rangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat sipil, aktivis antikorupsi, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Persoalan tersebut mendorong desakan agar aparat penegak hukum (APH) dan lembaga pengawas terkait melakukan penelusuran secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Koalisi masyarakat sipil terus memperkuat konsolidasi dan memperluas komunikasi dengan jaringan antikorupsi di tingkat nasional. Sejumlah elemen masyarakat juga disebut telah mendatangi Gedung Merah Putih, kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, untuk menyampaikan dokumen dan temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan sejumlah proyek serta tata kelola birokrasi di Demak.
Di tingkat daerah, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) disebut telah menerjunkan tim dan relawan untuk melakukan pemantauan. Langkah tersebut dilakukan guna mendalami informasi di lapangan, mengkaji pola penempatan pejabat, serta menelusuri dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian publik.
Namun, dugaan yang berkembang tersebut masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut. Penilaian mengenai adanya transaksi jabatan maupun keterkaitannya dengan praktik rangkap jabatan perlu didukung dokumen, keterangan yang dapat diuji, serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Akademisi Soroti Rangkap Jabatan Berkepanjangan
Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta, Prof. Dr. Trubus Rahardiansah, menilai praktik rangkap jabatan perlu dilihat berdasarkan alasan, durasi, dan dampaknya terhadap kinerja birokrasi.
Menurutnya, rangkap jabatan dalam situasi tertentu, misalnya ketika pejabat yang seharusnya menduduki posisi tersebut berhalangan, masih dapat dipahami sebagai langkah sementara. Namun, apabila kondisi itu berlangsung dalam jangka panjang tanpa penjelasan yang memadai, kebijakan tersebut patut dievaluasi.
“Rangkap jabatan jika dilakukan karena kondisi force majeure, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan, itu masih logis. Tetapi rangkap jabatan dipertahankan dalam kurun waktu lama, ini pasti ada yang salah,” ujar Trubus, sebagaimana disampaikan dalam bahan pemberitaan.
Sorotan serupa disampaikan penggiat antikorupsi MAKI, Boyamin Saiman. Ia menilai kebijakan rangkap jabatan yang berlangsung lama perlu mendapat perhatian lembaga legislatif karena berpotensi memengaruhi efektivitas organisasi pemerintahan dan proses meritokrasi dalam birokrasi.
“Legislatif perlu memanggil untuk meminta penjelasan. Karena selain akan mendistorsi optimalisasi kinerja, dampaknya menghancurkan proses meritokrasi birokrasi,” ujar Boyamin.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penempatan pejabat, terutama untuk memastikan bahwa pengisian jabatan dilakukan sesuai aturan, kebutuhan organisasi, kompetensi, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Koalisi Sipil Perluas Langkah Pengawasan
Dorongan pengawasan juga dikaitkan dengan perhatian terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Demak. Sejumlah elemen masyarakat sipil dilaporkan menyampaikan indikasi dugaan maladministrasi dan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pemerintah.
Dokumen dan temuan yang disampaikan kepada KPK diharapkan dapat menjadi bahan telaah awal bagi lembaga berwenang sesuai kewenangan masing-masing. Meski demikian, penyampaian laporan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Setiap informasi perlu diperiksa melalui proses verifikasi dan penanganan yang sesuai prosedur.
Koalisi masyarakat sipil juga mendorong agar persoalan birokrasi tidak berhenti pada polemik rangkap jabatan. Evaluasi dinilai perlu mencakup efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), transparansi pengambilan keputusan, pengelolaan proyek, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tokoh Masyarakat Soroti Perkembangan Kota dan Pariwisata
Perhatian terhadap tata kelola pemerintahan turut disampaikan Mohamad Abror, tokoh Demak yang bermukim di Jakarta dan aktif di Paguyuban Masyarakat Demak. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi perkotaan, lalu lintas, dan perkembangan pariwisata di daerah tersebut.
“Saya prihatin dan kecewa melihat kondisi Kota Demak yang cenderung stagnan. Lalu lintas semrawut, apalagi ojek wisata dari Masjid Agung Demak ke dan dari Kadilangu sangat ugal-ugalan,” ujar Abror.
Ia juga menilai potensi wisata religi Demak belum dikembangkan secara optimal. Menurutnya, keberadaan Masjid Agung Demak dan kawasan Kadilangu merupakan modal penting untuk mendorong pertumbuhan pariwisata, ekonomi lokal, serta kesejahteraan masyarakat.
“Potensi wisata religi itu dahsyat, tetapi karena tanpa terobosan dan pengembangan maka tidak berkembang,” katanya.
Abror berharap pemerintah daerah menyusun langkah yang lebih terarah untuk membenahi tata kota, meningkatkan ketertiban lalu lintas, memperkuat infrastruktur pendukung wisata, dan mengembangkan destinasi secara berkelanjutan.
Ia juga menyampaikan kritik terhadap arah kepemimpinan pemerintahan daerah. Pandangan tersebut merupakan penilaian pribadi narasumber dan perlu ditempatkan sebagai bagian dari kritik publik yang harus dijawab melalui data kinerja, capaian program, serta penjelasan pemerintah daerah.
Kinerja Sekda dan Koordinasi OPD Ikut Menjadi Sorotan
Selain kebijakan penempatan pejabat, perhatian sejumlah pihak juga tertuju pada peran Sekretaris Daerah (Sekda) dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan. Sekda memiliki posisi strategis dalam membantu kepala daerah mengoordinasikan perangkat daerah, memastikan pelaksanaan kebijakan, dan mendorong konsistensi pelayanan publik.
Seorang politikus senior yang disebut sebagai salah satu pimpinan DPRD Demak menilai koordinasi birokrasi perlu diperkuat. Menurutnya, apabila OPD berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang memadai, pelaksanaan program dapat menjadi tidak sinkron dan berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mendorong evaluasi terhadap kinerja Sekda Ahmad Sugiarto, termasuk kemungkinan pergantian apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya alasan yang kuat sesuai ketentuan.
“Ini birokrasi, bukan perusahaan keluarga. Evaluasi atas kinerja Sekda sebagai pengendali birokrasi perlu dilakukan untuk menyelamatkan Demak sendiri,” ujarnya.
Adapun pernyataan mengenai dugaan adanya pengaruh hubungan personal dalam pengangkatan Sekda merupakan klaim yang memerlukan verifikasi tersendiri. Penilaian terhadap proses pengangkatan pejabat harus didasarkan pada dokumen resmi, ketentuan kepegawaian, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD Siap Dalami Dinamika yang Berkembang
Di tengah berkembangnya sorotan publik, sejumlah pihak di DPRD Demak menyatakan mendukung langkah masyarakat sipil dan menegaskan komitmen menjalankan fungsi pengawasan.
Seorang politikus senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan bahwa DPRD akan mengkaji dinamika yang berkembang serta berkoordinasi dengan komisi terkait untuk menentukan langkah sesuai kewenangannya.
“Prinsipnya, demi perbaikan kinerja eksekutif, apalagi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, DPRD selalu proaktif,” tegasnya.
Dukungan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang transparan, termasuk permintaan penjelasan kepada pihak eksekutif apabila diperlukan dan sesuai prosedur.
Sementara itu, hingga bahan berita ini disusun, Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah dan Sekda Ahmad Sugiarto disebut belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp maupun upaya menghubungi nomor telepon seluler mereka.
Belum adanya tanggapan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas tuduhan yang beredar. Redaksi tetap membuka ruang bagi Bupati Demak, Sekda, dan pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab.
Transparansi dan Penegakan Hukum Jadi Harapan Publik
Menguatnya sorotan terhadap dugaan rangkap jabatan dan transaksi jabatan di Demak menjadi momentum untuk memperjelas tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penempatan pejabat, jangka waktu rangkap jabatan, mekanisme pengisian posisi, serta langkah evaluasi yang telah atau akan dilakukan.
Di sisi lain, aparat penegak hukum dan lembaga pengawas diharapkan menindaklanjuti setiap laporan sesuai kewenangan, dengan mengedepankan bukti, asas praduga tak bersalah, dan proses hukum yang transparan.
Bagi masyarakat Demak, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut posisi pejabat, melainkan juga kepastian bahwa birokrasi bekerja secara profesional, anggaran dikelola secara akuntabel, dan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan warga.
Pengawasan yang objektif, keterbukaan pemerintah, serta tindak lanjut yang terukur menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Demak.
Jayanto Arus Adi
Redaksi
