Penadetik. Com
Semarang, 27September
Kebenaran tak bisa dibungkam. Tak bisa ditawar. Tak bisa dikubur di balik pagar tertutup maupun alasan apa pun. Tak ada rahasia yang boleh disembunyikan, tak ada fakta yang boleh disisihkan, tak ada kebenaran yang boleh dipotong sesuka hati. Kebenaran harus terbuka seutuhnya tanpa tutup, tanpa tabir, tanpa pengecualian.
Inspeksi mendadak Ombudsman RI ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Rabu 23 September 2026, membuka luka yang sudah lama menganga: di tempat yang seharusnya menjadi benteng keadilan, justru terjadi upaya sistematis menutup-nutupi pelanggaran. Seluruh rakyat Indonesia kini berseru satu suara: Buka semuanya. Usut sampai ke akar. Pastikan hal serupa tak pernah terulang di tempat mana pun di negeri ini.
Menghalangi Ombudsman Melanggar Undang-Undang, Melawan Kebenaran
Kedatangan tim Ombudsman bukan disambut keterbukaan, melainkan penutupan paksa. Pagar ditutup, akses dihalangi, salah satu anggota tim bahkan terjepit. Padahal Juli 2026 lalu, akses ke tempat yang sama sudah ditolak. Ini bukan sekadar ketidakpatuhan — ini pelanggaran nyata terhadap lembaga yang dilindungi negara.
I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala KPLP Lapas Cibinong yang baru menjabat, wajib memberikan penjelasan terbuka, lengkap, jujur tak ada satu pun yang boleh dirahasiakan. Semua fakta, semua nama, semua peristiwa, harus diungkap apa adanya.
Dua Narasi, Satu Kebenaran Semua Harus Terlihat
Setelah akhirnya dipaksa masuk, tim menemukan bangunan berfasilitas istimewa: ruang tamu mewah, kamar tidur, AC, kulkas, dapur lengkap, bahkan minuman beralkohol. Ada penghuni mengaku membayar untuk menempatinya. Pihak pengelola membela: itu rumah dinas, mess pegawai, barang milik pribadi.
Rakyat berhak mengetahui kebenaran seutuhnya. Tak boleh ada bagian yang dihilangkan, tak boleh ada nama yang ditutupi, tak boleh ada fakta yang dibiarkan samar. Siapa yang benar, siapa yang berbohong harus terlihat jelas oleh seluruh bangsa.
DPR Tegas: Tak Ada yang Berlindung, Semua Dibuka
Komisi XIII DPR RI menyuarakan sikap tanpa kompromi:
Willy Aditya, Ketua Komisi XIII:
“Penyimpangan tak boleh berulang di tempat mana pun. Panggil semua pihak. Ungkap fakta utuh. Perbaiki sistem dari akarnya. Tak ada yang ditutupi, tak ada yang dilindungi.”
Andreas Hugo Pareira, Wakil Ketua:
“Telusuri sumber dana, pemberi izin, penghuni sebenarnya. Jika terbukti menyalahgunakan wewenang, pertanggungjawaban hukum dijalani sepenuhnya di hadapan publik, bukan di balik pintu.”
Sugiat Santoso, Wakil Ketua:
“Menghalangi Ombudsman adalah melanggar undang-undang. Tak boleh ada pintu tertutup bagi kebenaran, di Lapas mana pun di seluruh Indonesia.”
Rapat klarifikasi digelar Senin, 28 September 2026 terbuka untuk publik, bukan di balik pintu tertutup. Bukti ditampilkan, nama disebut, fakta dibuka tanpa pengecualian.
Wisnu Alias Roger: Budaya Lama Harus Dibumihanguskan di Seluruh Nusantara
Wisnu alias Roger, wartawan di garis terdepan kontrol sosial, menyampaikan:
“Kebenaran harus dibuka seutuhnya, tak ada satu pun yang ditutupi. Mengapa akses ditutup? Benarkah ada pungutan? Siapa menerima, siapa memberi, siapa mengizinkan? Jawablah dengan bukti lengkap.
Budaya lama hukum dijual, aturan ditawar, fakta ditutupi ini harus musnah di seluruh Indonesia. Tak boleh ada Lapas, Rutan, atau instansi mana pun yang menutup diri dari pengawasan rakyat.
Setiap aparat yang diberi amanah wajib mengabdi pada kebenaran, bukan pada uang atau kedekatan. Jika lalai, biarkan undang-undang berbicara: tegas setegasnya, adil seadilnya.
Buka akses pengawasan untuk semua media, masyarakat, warga binaan di seluruh negeri. Lihat sesuatu? Sampaikan. Tahu sesuatu? Ceritakan. Jangan diam. Jangan takut. Pengawasan adalah tugas kita semua.”
Pemerintah Tegas: Tak Ada yang Ditutupi, Tak Ada yang Dibiarkan
Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra:
“Media silakan periksa langsung ke mana pun. Pemerintah tak menutupi apa pun. Jika pejabat terbukti mengomersialkan fasilitas, sanksi tegas dijatuhkan tanpa pandang bulu di mana pun mereka bertugas.”
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama jajaran telah melakukan inspeksi langsung. Investigasi menyeluruh berjalan hasilnya dibuka sepenuhnya untuk publik.
SOLUSI AGAR TIDAK TERULANG DI SELURUH INDONESIA
Langkah nyata yang wajib diberlakukan di semua Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, dan instansi pelayanan publik di seluruh negeri:
1. Buka Akses Pengawasan Secara Permanen
Ombudsman, media, dan perwakilan masyarakat bebas masuk tanpa pemberitahuan sebelumnya ke setiap Lapas/Rutan di Indonesia
Daftar penghuni, ruang, dan fasilitas dipublikasikan secara terbuka di situs resmi siapa menempati, sejak kapan, atas dasar apa
Setiap penolakan masuk = pelanggaran undang-undang, langsung diproses hukum
2. Hapus Sistem “Fasilitas Istimewa Berbayar”
Semua warga binaan diperlakukan sama tak ada ruang mewah, tak ada perlakuan istimewa karena uang
Setiap pemasukan tambahan atau biaya apa pun dinyatakan ilegal pelakunya ditindak pidana pemerasan
Pengawasan keuangan setiap Lapas diaudit secara berkala dan hasilnya dipublikasikan
3. Tegaskan Sanksi Tegas Bagi Penghalang Kebenaran
Pejabat yang menutup akses, menyembunyikan fakta, atau berbohong = diberhentikan dari jabatannya dan ditindak pidana sesuai UU
Larangan menutup pintu, memblokir akses, atau menyembunyikan dokumen dipasang pemberitahuan yang terlihat jelas di setiap gerbang instansi
4. Lakukan Sidak Serentak di Seluruh Indonesia
Ombudsman bersama DPR segera turun ke semua Lapas dan Rutan di 38 provinsi tanpa pemberitahuan
Yang bersih diapresiasi, yang menyimpang langsung ditindak tak ada penangguhan, tak ada perlindungan
Hasil pemeriksaan diumumkan satu per satu secara terbuka
5. Libatkan Masyarakat sebagai Mata dan Telinga Bangsa
Saluran laporan yang mudah, aman, dan dilindungi siapa pun bisa melapor tanpa takut dibalas
Setiap laporan wajib ditindaklanjuti dalam waktu 3 x 24 jam jika diabaikan, pimpinan instansi yang bertanggung jawab
Buka ruang bagi keluarga warga binaan untuk menyampaikan keluhan secara langsung tanpa perantara
6. Perkuat Pengawasan Internal & Eksternal
Rotasi pejabat Lapas secara berkala dilarang menjabat terlalu lama di satu tempat
Tim pengawasan independen dibentuk di setiap daerah melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan pers
Laporan berkala disampaikan kepada rakyat, bukan sekadar ke atasan
Penutup
Usut sampai ke akar. Bersihkan sampai tuntas. Pastikan tak ada tempat tersembunyi di seluruh Indonesia.
Kebenaran milik rakyat tak boleh disembunyikan di mana pun. Budaya menutupi kesalahan, menjual keadilan, membeda-bedakan perlakuan musnahkan sepenuhnya dari Sabang sampai Merauke.
Hukum tegak lurus, tak memihak, tak bisa dibeli. Semua sama di hadapan undang-undang kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat. Demi keadilan nyata di seluruh tanah air, di mata rakyat, di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
Wartawan Roger (Wisnu)
Editor Yap
