Penadetik.Com
Keberadaan penagih yang bergerak tanpa landasan hukum dan bertindak sewenang‑wenang kini telah menjadi sumber keresahan nyata di tengah masyarakat Kota Semarang. Hal ini bukan sekadar gangguan ketertiban, melainkan menggerus kepastian hukum serta hak‑hak dasar warga yang dilindungi undang‑undang.
Kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Kombes Pol Heri Wahyudi, S.I.K., M.M., beserta seluruh jajarannya, disampaikan harapan dan perhatian khusus: agar langkah penindakan cepat, menyeluruh, dan tegas segera dilaksanakan tanpa penundaan. Terutama terhadap oknum yang terbukti melakukan penggelapan, penipuan, pemerasan, hingga penganiayaan, penegakan hukum harus berjalan tanpa kompromi maupun pengecualian. Segala bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan, serta pengambilan kendaraan atau barang secara sepihak mutlak dilarang dan diberantas sampai ke akar‑akarnya.
Keresahan yang menumpuk melahirkan langkah nyata: tiga warga melapor serentak ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang semuanya menunjuk pihak yang sama berinisial AC atau dikenal sebagai “Aco”, yang beroperasi tanpa mematuhi aturan yang berlaku saat ini. Pola tindakan serupa terlihat jelas:
M. F. Hasan dugaan penggelapan dan penipuan
Mona Yunita dugaan penggelapan dan penipuan
Ardiler dugaan pemerasan disertai penganiayaan
Laporan didampingi oleh tenaga ahli hukum dari organisasi seperti PERADI, IKADIN, serta PERADI Utama, dan dikawal pula oleh elemen masyarakat serta dunia olahraga, antara lain Pengurus Besar Tinju Indonesia / PERBATI, Grib Jaya, dan Freestyle Boxing Organization guna menjaga proses tetap transparan, objektif, dan bebas dari tekanan apa pun.
Dasar hukum sangat tegas: penagihan dengan cara paksa atau tindakan sepihak tidak memiliki kekuatan hukum. Kuasa hukum para korban menegaskan, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU‑XVII/2019 dan Nomor 2/PUU‑XIX/2021, pelaksanaan hak pemenuhan utang hanya boleh dilakukan atas penetapan resmi pengadilan dan oleh petugas yang berwenang sama sekali bukan oleh penagih yang bergerak bebas di jalanan maupun tempat umum.
Di bawah pimpinan Kombes Pol Heri Wahyudi, masyarakat sangat berharap pemeriksaan berjalan teliti, mendalam, dan adil seadil‑adilnya. Praktik yang selama ini dianggap “lumrah” namun sesungguhnya melanggar hukum harus segera dihapuskan sepenuhnya. Diperkirakan jumlah pelapor masih akan bertambah, mengingat banyak pihak lain yang kini sedang menyiapkan bukti dan dokumen serupa.
Saluran Aduan:
Rumah Aduan Masyarakat / Rumah Adat
WhatsApp: +62 823 2061 2912
Penanganan perkara ini hendaknya menjadi bukti nyata bahwa hukum bukan sekadar tulisan di atas kertas, melainkan wujud tindakan yang konsisten, tegas, dan tidak pandang bulu demi mewujudkan Kota Semarang yang aman, tertib, damai, dan kondusif bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
Wartawan Roger/Wisnu Aji
Editor YAP
